LBH  GAJAH MADA SATYA DHARMA

Artkel

 

Herman Y Simarmata: Usut Tuntas Penganiayaan Terhadap Wartawan.

 

Jakarta – TFBI.com

Tindak kekerasan terhadap Jurnalis saat menjalankan tugasnya yang terjadi di Kabupaten Samosir mencerminkan adanya tindakan ancaman atas kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers yang dilindungi oleh undang-undang. Hal ini disampakan Ketua LBH Gajah Mada Satya Dharma
Herman Y Simarmata, Bc.I.P. S.H, M.H kepada Awak Media saat berkunjung di Markas Besar Laskar Merah Putih Perjuangan (Mabes LMPP), Gedung Fuyinto Sentra Mampang, Jakarta Selatan, /19/02/20.

“Jurnalis itu salah satu komponen penting demokrasi dan perlindungan Hak Asasi Manusia, Seorang wartawan menjalankan peran sebagai pengawas kinerja pemerintah, dan perilaku masyarakat (social control). Wartawan adalah mata dan telinga pembaca/ masyarakat. Semua peristiwa penting tidak luput dari pantauan wartawan, penting dalam pengertian menyangkut orang penting (public figur, pejabat), maupun menyangkut kepentingan umum.” Ungkapnya.

“Maka dari itu, keberadaannya harus dihormati oleh semua pihak.” lanjut Herman panggilan akrab Ketua LBH Gajah Mada Satya Dharma.

BACA JUGA ;

“Kekerasan yang dilakukan ke jurnalis itu tidak hanya melanggar aspek pidana dalam KUHP; penganiayaan dan intimidasi. Melainkan juga upaya penghalang-halangan kerja jurnalistik sebagaimana diatur dalam UU Pers Nomor 40 tahun 1999, tentang PERS.” Jelas Herman.

Dewan Pendiri, Dewan Penasehat,Ketua,Sekertaris LBH GAJAH MADA SATYA DHARMA saat berkunjung di Markas Besar Laskar Merah Putih Perjuangan (Mabes LMPP), Gedung Fuyinto Sentra Mampang, Jakarta Selatan, /19/02/20.

Pasal 4 UU Pers mengatur, bahwa pers nasional berhak mencari, memperoleh, mengolah, dan menyebarluaskan informasi. Sementara pasal 18 mengatur bahwa setiap orang yang menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik akan diancam pidana maksimal dua tahun penjara atau denda paling banyak Rp500 juta.

“Saya mengimbau terhadap semua pihak, agar menghormati profesi jurnalis yang pada dasarnya dilindungi undang-undang, apabila ada keberatan terkait pemberitaan maka narasumber ada hak jawab, bukan dengan cara kriminal.” tegas Herman.

“Untuk Aparat Penegak Hukum, segera mengusut tuntas dan menangkap Siapapun yang sudah melakukan penganiayaan terhadap wartawan. agar membuka jalan penghentian praktik kekerasan terhadap para jurnalis, khususnya  yang terjadi di berbagai daerah.” Imbuhnya. (YH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *