Herman Y Simarmata : Arogansi dan kesewenang-wenangan aparat harus diproses. Negara ini negara hukum.

Jakarta – TFBI, –

Kembali menjadi korban kekerasan. yang dilakukan oleh aparat hukum. Terhadap Leo Depari salah seorang wartawan di Medan, yang
Kali ini dilakukan oleh oknum Polwan dari jajaran Polda Sumatera di sebuah berastagi supermarket di Jalan Gatot Subroto Medan , (28/3/2020) Siang

Nampaknya seakan arogansi dan tindakan kekerasan yang dilakukan petugas kepada wartawan kembali masih saja terus terjadi, menurut pernyataan Pers Herman Y Simarmata Bc.I.P. S.H, M.H Ketua LBH Gajahmada Satya Dharma, Senin/30/3/2020.

Maraknya tindakan kekerasan terhadap wartawan dan pekerja media belakangan ini, tidak bisa didiamkan begitu saja.

Oleh karena itu, Ketua LBH Gajah Mada Satya Dharma mengecam tindakan aparat dan petugas yang dengan semena-mena melakukan kekerasan terhadap wartawan.

Lebih lanjut Herman Y Simarmata Bc. I.P. S.H. M.H menyampaikan, tidak cukup hanya mengecam tindakan-tindakan kekerasan yang terjadi kepada wartawan seperti itu, namun harus diproses secara fair dalam proses hukum yang berlaku.

Kita mengecam tindakan aparat seperti itu. Tidak cukup hanya kecaman, tindakan itu harus diproses hukum. Arogansi dan kesewenang-wenangan aparat harus diproses. Negara ini negara hukum,” ujar Ketua Lembaga Bantuaan Hukum Ini.

Dia juga menegaskan, wartawan itu bertugas dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Karena itu, kemerdekaan pers sebagaimana diatur dalam Undang Undang juga harus dijunjung tinggi.

Jika aparat penegak hukum seperti oknum Polwan yang melakukan kekerasan terhadap kawan wartawan Leo Dapari itu dibiarkan, maka kemerdekaan pers sedang terancam di Republik ini. Itu harus dilawan, dan harus diproses hukum. Tidak bisa semena-mena dalam menghadapi masyarakat, Masa karna Masker aja arogansinya seperti itu, apa maksudnya.” ungkapnya

Baca Juga : 

https://etabloidfbi.com/di-medan-wartawan-yamg-sedang-belanja-dianiaya-di-supermarket-oleh-oknum-polisi-wanita/

 

Karena itu, dia mengajak semua perusahaan pers, organisasi pers, dan media massa di Indonesia, dimanapun berada untuk bersama-sama menegakkan kemerdekaan pers dengan melawan tindak kekerasan yang kian marak terjadi kepada wartawan dan pekerja media.

Aparatur yang sehat ialah aparatur yang menjunjung tinggi kemerdekaan pers, berhentilah bertindak arogan. Dan proses hukum dikedepankan dengan fair,” lanjutnya

Pria yang juga sebagai Penasehat Hukum Tabloid di media massa nasional ini menegaskan, Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia harus segera memroses dan menindak aparaturnya yang bertindak arogan dan melakukan kekerasan terhadap wartawan.

Pak Kapolri jangan anggap remeh kejadian-kejadian kekerasan yang dialami wartawan. Kapolri mesti bertindak mengurus dan menindak anak buahnya yang arogan dan masih sarat dengan tindakan kekerasan. Kami minta oknum Polwan itu diproses hukum,” imbuhnya.

Drs. Bambang Diponegoro MSc

Saat dihub oleh awak media etabloidfbi.com via whatsapp, Drs. Bambang Diponegoro MSc Pendiri Lawfirm Sang Pemersatu Bangsa menilai selama ini penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan kurang maksimal sehingga kembali berulang. ” Kami meminta Dewan Pers mengaktifkan atau melaksanakan pedoman penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan,  Kasus kekerasan yang sering terjadi terhadap jurnalis sebagai urgensi alasan kami meminta Dewan Pers mengaktifkan pedoman penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan.” imbuhnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *