LBH  GAJAH MADA SATYA DHARMA

ANGGARAN DASAR

ANGGARAN DASAR

LEMBAGA BANTUAN HUKUM  GAJAH MADA SATYA DHARMA
(LBH – GM-SD)

 

Sekretariat Pengurus Pusat :
Jalan Lurah Disah No 86 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur kota Tangerang Selatan – 081290663586
Email :

gajahmada.SPB.@gmail.com

 

ANGGARAN DASAR.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1
1. Lembaga ini bernama:
LEMBAGA BANTUAN HUKUM GAJAH MADA SATYA DHARMA (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut LEMBAGA ), berkedudukan dan berkantor pusat di ,
KOTA Tangerang Selatan. provinsi BANTEN
2. LEMBAGA dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan DEWAN PENDIRI.

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
LEMBAGA BANTUAN HUKUM GAJAH MADA SATYA DHARMA  maksud dan tujuan di bidang:
Sosial, Bantuan Hukum Dan Kemanusiaan

 

MAKNA LOGO LEMBAGA BANTUAN HUKUM GAJAH MADA SATYA DHARMA :

Pasal 3

Arti Nama :

GAJAH MADA SATYA DHARMA memiliki arti Gajah Mada Setia pada Kebenaran yang Hakiki. Kebenaran yang tidak Mendua.

Adapun makna Logo :

Bunga melati, Lima Sudut Kelopak Bunga Melati, Lingkaran, Timbangan, Padi dan Kapas. Selain simbol, ada makna dibalik warna MERAH, HIJAU, KUNING, PUTIH, HITAM yang diambil.

Pertama, Bunga Melati

1. Melambangkan dalam setiap berucap dan berbicara hendaknya kita selalu mengandung ketulusan dari hati nurani yang paling dalam.

2. Lahir dan batin haruslah selalu sama, kompak, tidak munafik. Menjalani segala sesuatu tidak asal bunyi, tidak asal-asalan. Kembang melati, atau mlathi, bermakna filosofis bahwa setiap orang melakukan segala kebaikan hendaklah melibatkan hati tidak hanyak dilakukan secara perilaku saja.
SESUAI SIFAT Gajah Mada Sang Pemersatu Bangsa, Bapak BHAYANGKARA
” GIUNENG PRATIDINA”

Kedua, 5 (lima) Sudut

Pada Bunga Melati:
Melambangkan 5 sila dalam Pancasila.
Yang memiliki Semboyan Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dhama Margwa.

Ketiga, Lingkaran Bertuliskan :

Lembaga Bantuan Hukum Gajah Mada Satya Dharma.
Sebagai Insan Bhayangkara, Lembaga Bantuan Hukum memiliki Jiwa Perduli dalam Penegakan Hukum dan Hak Hak Asasi Manusia dan Mampu serta Perduli dengan Rakyat dalam Konteks Perlindungan dan Bantuaan Hukum serta mengantisipasi perkembangan global.

Keempat, Timbangan Hukum :

Timbangan Hukum adalah lambang keadilan, keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.

 

Kelima, Padi Dan Kapas.

Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat.

Makna tata warna:
1. Warna kuning diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam gambar/lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita.
2. Warna Hijau diberi arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan pengejaran/pengraihan cita-cita.
3. Warna Hitam diberi arti
yang melambangkan keanggunan (elegance), kemakmuran (wealth) dan kecanggihan (sopiscated), juga merupakan warna yang independent dan penuh misteri.
4. Warna Putih Diberi arti :
Putih sebagai warna yang murni dan tidak menggunakan campuran apapun memberi arti yang suci dan bersih serta Jauh dari kepura-puraan, Tanpa berpihak.
5. Warna Merah Diberi Arti :
warna yang beraura kuat, memberi arti gairah dan memberi energi untuk menyerukan terlaksananya suatu tindakan. Dalam psikologi warna merah memberi arti sebuah simbol keberanian, kekuatan dan energi, juga gairah untuk melakukan tindakan (action), serta melambangkan kegembiraan.

Semua Logo dikelilingi oleh Kerucut Terbalik yang memiliki makna Lembaga Bantuaan Hukum Gajah Mada SATYA DHARMA Mempunyai tujuan yang pasti, Yaitu Penegakan Hukum Dengan Semboyan Fiat justitia ruat caelum

 

VISI  &  MISI

Pasal 4

Visi Lembaga  adalah :

  1. Terwujudnya gerakan demokratisasi dan pembaharuan dibidang  hukum dalam rangka terbentuknya tatanan hukum yang berkeadilan sosial dalam berbagai aspek.

 Pasal 5

Untuk mencapai Visi LBH-GAJAH MADA SATYA DHARMA : melakukan Misi antara lain :

  1. Mendorong jaminan akses hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan untuk mampu memperjuangkan hak dan kepentingannya baik secara sendiri-sendiri maupus secara bersama-sama.
  2. Terlibat aktif dalam kerjasama regional,nasional dan internasional sebagai upaya pembaharuan hukum di Indonesia.
  3. Meningkatkan fungsi layanan hukum bagi masyarakat miskin dan Mendorong lahirnya Lembaga masyarakat sipil yang kritis.

KEGIATAN
Pasal 6
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Lembaga menjalankan kegiatan yaitu sebagai berikut:
1. Di bidang Sosial:
a. Mendirikan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) disetiap lingkup Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada seluruh wilayah Republik Indonesia, serta Pos Lembaga Bantuan Hukum  GAJAH MADA SATYA DHARMA  pada Perguruan Tinggi;
b. Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga dan/atau instansi-instansi Pemerintah maupun Non-Pemerintah di dalam Negeri serta dengan lembaga-lembaga Internasional Non-Pemerintah di luar Negeri;
c. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Bantuan Hukum bagi Advokat, Pembela Umum, Paralegal, Dosen, serta Mahasiswa Fakultas Hukum yang telah direkrut dan ataupun yang akan direkrut sebagai pemberi bantuan hukum;
d. Menjadi tempat magang bagi calon Advokat, asistenAdvokat, Pembela Umum, Paralegal, Sarjana Hukum, dan Mahasiswa Fakultas Hukum.
2. Di bidang Kemanusiaan:
a. Memberikan Bantuan Hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan secara cuma-cuma kepada masyarakat luas yang tidak mampu dan/atau kepada masyarakat luas yang tertindas dan termarginalkan;
b. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
c. Berperan serta aktif dalam penegakan hukum, proses pembentukan hukum dan pembaruan hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights);
d. Membina dan memperbarui hukum serta mengawasi pelaksanaannya.

JANGKA WAKTU
Pasal 7
Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

KEKAYAAN
Pasal 8
1. Lembaga mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),kekayaan Lembaga dapat juga diperoleh dari:
a. Sumbangan dan/atau bantuan dari masyarakat secara sukarela yang bersifat tidak mengikat;
b. Bantuan Pemerintah baik berupa uang, maupun alat/bahan untuk kelancaran kegiatan Lembaga;
c. Wakaf;
d. Dana hibah dari berbagai pihak yang legal dan bersifat tidak mengikat;
e. Hibah Wasiat; dan
f. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Lembaga dan/atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Penggunaan kekayaan Lembaga:
a. Kekayaan Lembaga dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan Lembaga, guna mencapai maksud dan tujuan lembaga;
b. Lembaga wajib membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ Lembaga dalam rangka menjalankan tugasnya.

ORGAN LEMBAGA
Pasal 9
LEMBAGA mempunyai organ yang terdiri dari:
1. Penasehat;

2. Dewan Pengawas

3. Pengurus;

DEWAN PENASEHAT
Pasal 10
1. Penasehat adalah organ LEMBAGA yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas;
2. Penasehat terdiri dari seorang atau lebih anggota Penasehat;
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Penasehat, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Penasehat;
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Penasehat adalah orang perseorangan sebagai pendiri LEMBAGA dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Penasehat dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan LEMBAGA.
5. Anggota Penasehat tidak diberi gaji dan/atau tunjangan oleh LEMBAGA;
6. Dalam hal LEMBAGA oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Penasehat, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Penasehat berdasarkan keputusan Rapat Gabungan Anggota Pengawas dan Anggota Pengurus;
7. Seorang anggota Penasehat berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada LEMBAGA paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 11
1. Masa jabatan Penasehat tidak ditentukan lamanya;
2. Jabatan anggota Penasehat akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Penasehat tersebut:
a. Meninggal dunia;
b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);
c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Penasehat;
e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan Pengadilan;
f. Dilarang untuk menjadi anggota Penasehat karena peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Penasehat tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas;

TUGAS DAN WEWENANG PENASEHAT
Pasal 12
1. Penasehat berwenang bertindak untuk dan atas nama Penasehat;
2. Kewenangan Penasehat meliputi:
a. Memiliki Hak Suara, Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
b. Menasehati Pengurus demi dan Untuk Kemajuan Lembaga.
c. Penetapan kebijakan umum LEMBAGA berdasarkan Anggaran Dasar LEMBAGA;
d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan LEMBAGA;
e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran LEMBAGA;
f. Pengesahan laporan tahunan;
g. Penunjukan likuidator dalam hal LEMBAGA dibubarkan.
3. Dalam hal hanya ada seseorang anggota Penasehat, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Penasehat atau anggota Penasehat berlaku pula baginya.

RAPAT PENASEHAT
Pasal 13
1. Rapat Penasehat diadakan paling sedikit sekali dalam 1(satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
2. Penasehat dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Penasehat, anggota Penasehat, atau anggota Pengawas.
3. Panggilan rapat Penasehat dilakukan oleh Penasehat secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
5. Rapat Penasehat diadakan di tempat kedudukan LEMBAGA, atau di tempat kegiatan LEMBAGA, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
6. Dalam hal semua anggota Penasehat hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Penasehat dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7. Rapat Penasehat dipimpin oleh Ketua Penasehat, dan jika Ketua Penasehat tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Penasehat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Penasehat yang hadir.
8. Seorang anggota Penasehat hanya dapat diwakili oleh anggota Penasehat lainnya dalam rapat Penasehat berdasarkan surat kuasa.

Pasal 14
1. Rapat Penasehat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Penasehat;
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)huruf (a) tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Penasehat kedua;
c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (b), harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
d. Rapat Penasehat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Penasehat pertama;
e. Rapat Penasehat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Penasehat.
2. Keputusan Rapat Penasehat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:
a. Setiap anggota Penasehat yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
suara untuk setiap anggota Penasehat lain yang diwakilinya;
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;
c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Penasehat dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat.
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta Notaris.
8. Penasehat dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Penasehat, dengan ketentuan semua anggota Penasehat telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Penasehat memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Penasehat.
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Penasehat, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN PENASEHAT

Pasal 15

1. Penasehat wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku LEMBAGA ditutup.
2. Dalam rapat tahunan, Penasehat melakukan:
a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban LEMBAGA tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan LEMBAGA untuk tahun yang akan datang;
b. Pengesahan laporan tahunan yang diajukan Pengurus;
c. Penetapan kebijakan umum LEMBAGA;
d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan LEMBAGA.
3. Pengesahan laporan tahunan oleh Penasehat dalam rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan.

PENGURUS

Pasal 16

1. Pengurus adalah organ LEMBAGA yang melaksanakan kepengurusan LEMBAGA yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
a. Seorang Ketua;
b. Seorang Sekretaris; dan
c. Seorang Bendahara.
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Sekretaris JENDERAL.
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 17
1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan LEMBAGA yang menyebabkan kerugian bagi LEMBAGA, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan Pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengurus diangkat oleh Pendiri melalui Rapat Pendiri untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus LEMBAGA: Melaksanakan kepengurusan Lembaga secara langsung dan penuh.
4. Dalam hal jabatan pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pendiri harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pendiri harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara lembaga diurus oleh Pengawas.
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pendiri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus lembaga, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus lembaga, Pengurus yang menggantikan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Penasehat,
Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 18
Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:
1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pendiri;
5. Masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 19

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan lembaga untuk kepentingan lembaga.
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Lembaga untuk disahkan Pendiri.
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengurus berhak mewakili Lembaga di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:
a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama lembaga (tidak termasuk mengambil uang lembaga di Bank);
b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;
c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan / memperoleh harta tetap atas nama Lembaga;
e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan lembaga serta mengagunkan/membebani kekayaan Lembaga;
f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Lembaga, Pendiri, Pengurus dan/atau Pengawas lembaga atau seorang yang bekerja pada lembaga, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan lembaga;
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari Pendiri.

Pasal 20
Pengurus tidak berwenang mewakili lembaga dalam hal:
1. Mengikat Lembaga sebagai penjamin utang;
2. Membebani kekayaan Lembaga untuk kepentingan pihak lain;
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan lembaga, Pendiri, Pengurus, dan/ atau Pengawas lembaga atau seseorang yang bekerja pada Lembaga, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Lembaga.

Pasal 21
1. Ketua/Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili lembaga.
2. Dalam hal Ketua /Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris jenderal atau apabila Sekretaris Jenderal tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Lembaga.
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.
4. Sekretaris/Sekrtaris  jenderal bertugas mengelola administrasi lembaga. Dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Jenderal  berlaku juga baginya.
5. Bendahara / Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan lembaga.
Dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pendiri melalui rapat Pendiri.
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 22

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan pelaksana Kegiatan Lembaga berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.
2. Yang dapat diangkat sebagai pelaksana kegiatan Lembaga adalah orang-perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan lembaga, masyarakat, atau Negara berdasarkan keputusan Pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
3. Pelaksana Kegiatan lembaga diangkat oleh Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Pelaksana kegiatan Lembaga bertanggung jawab kepada Pengurus.
5. Pelaksana kegiatan lembaga menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 23
1. Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara lembaga dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan lembaga, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Lembaga, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili lembaga.
2. Dalam hal Lembaga mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka lembaga diwakili oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS

Pasal 24

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih anggota Pengurus, Pengawas atau Penasehat.
2. Panggilan rapat Pengurus dilakukan oleh anggota Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
3. Panggilan rapat Pengurus harus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Lembaga atau di tempat kegiatan lembaga.
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pendiri.

Pasal 25
1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua / Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua / Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari anggota Pengurus yang hadir.
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah pengurus;
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf (a) tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua;
c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4)huruf (b), harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama;
e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus.

Pasal 26
1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah suara sah dalam rapat.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta Notaris.
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat(8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

PENGAWAS

Pasal 27

1. Pengawas adalah organ lembaga yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Lembaga.
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 28
1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan lembaga yang menyebabkan kerugian bagi lembaga, masyarakat atau negara berdasarkan putusan Pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Pendiri melalui Rapat Pendiri untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pendiri harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pendiri harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara lembaga diurus oleh Pengurus.
5. Pengawas berhak untuk mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pendiri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas lembaga, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas lembagas, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Penasehat, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 29
Jabatan Pengawas berakhir apabila:
1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pendiri;
5. Masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS
Pasal 30
1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan lembaga.
2. Ketua Pengawas dan/atau anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
3. Pengawas berwenang:
a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan lembaga;
b. Memeriksa dokumen;
c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas;
d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh
Pengurus ;
e. Memberi peringatan kepada pengurus.
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pendiri.
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pendiri wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pendiri dengan keputusan Rapat Pendiri wajib:
a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
9. Dalam hal Pendiri tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8) Pasal ini, maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus lembaga.

RAPAT PENGAWAS
Pasal 31
1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pendiri.
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dipersingkat, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan lembaga atau di tempat kegiatan lembaga.
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pendiri

Pasal 32
1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas.
2. Dalam hal Ketua Pengawas tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pengawas yang hadir.
3. Seorang anggota Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila:
a. Dihadiri paling sedikit lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.
c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas Pertama.
e. Rapat Pengawas Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah Pengawas.

Pasal 33
1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua)jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris rapat.
7. Penandatanganan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta Notaris.
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

RAPAT GABUNGAN
Pasal 34
1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila lembaga tidak lagi mempunyai Pembina.
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan lembaga atau di tempat kegiatan lembaga.
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

Pasal 35
1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan dan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.

KUORUM DAN PUTUSAN
RAPAT GABUNGAN
Pasal 36
1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.
c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)huruf (b), harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama.
e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pengurus dan 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap lembaga dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
6. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta Notaris.
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani usul tersebut.
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

TAHUN BUKU
Pasal 37
1. Tahun buku lembaga dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
2. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Lembaga ditutup.
3. Untuk pertama kalinya tahun buku lembaga dimulai pada tanggal dari akta pendirian lembaga ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu Dua puluh satu).

LAPORAN TAHUNAN
Pasal 38
1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku lembaga;
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:
a. Laporan keadaan dan kegiatan lembaga selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pendiri dalam rapat tahunan.
6. Ikhtisar laporan tahunan lembaga disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Lembaga.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 39
1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pendiri, yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
2. Keputusan Rapat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pendiri yang hadir dan atau yang diwakili.
4. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pendiri yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pendiri yang pertama.
5. Rapat Pendiri kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pendiri.
6. Keputusan Rapat Pendiri kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pendiri yang hadir atau diwakili.

Pasal 40
1. Perubahan Angaran Dasar dilakukan dengan Akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan Angaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan lembaga.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan lembaga, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Lembaga dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGABUNGAN
Pasal 41
1. Penggabungan lembaga dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Lembaga dengan lembaga lain dan mengakibatkan lembaga yang menggabungkan diri menjadi bubar.
2. Penggabungan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:
a. Ketidakmampuan lembaga melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Lembaga lain;
b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau
c. Lembaga yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.
3. Usul Penggabungan lembaga dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pendiri.

Pasal 42
1. Penggabungan lembaga hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pendiri yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pendiri dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pendiri yang hadir.
2. Pengurus dari masing-masing lembaga yang akan mengabungkan diri dan yang akan menerima pengabungan menyusun usul rencana penggabungan.
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Lembaga yang akan mengabungkan diri dan yang akan menerima pengabungan.
4. Rancangan akta pengabungan harus mendapat persetujuan dari Pendiri masing-masing Lembaga.
5. Rancangan sebagaimana dimaksud oleh ayat (4) dituangkan dalam akta pengabungan yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.
6. Pengurus lembaga hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
7. Dalam hal Penggabungan lembaga diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar lembaga wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

PEMBUBARAN
Pasal 43
1. Lembaga bubar karena:
a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
b. Tujuan lembaga yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
1) lembaga melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
3) Harta kekayaan Lembaga tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
2. Dalam hal Lembaga bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pendiri menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan lembaga.
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.

Pasal 44
1. Dalam hal lembaga bubar, lembaga tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
2. Dalam hal lembaga sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa “dalam likuidasi” di belakang nama lembaga.
3. Dalam hal lembaga bubar karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan juga menunjuk likuidator.
4. Dalam hal pembubaran Lembaga karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Lembaga yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran lembaga dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
8. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran lembaga kepada Pendiri.
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran lembaga sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Lembaga tidak berlaku bagi pihak ketiga.

PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI PENGGABUNGAN
DAN
PEMBUBARAN
Pasal 45
1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada lembaga lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan lembaga yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Lembaga yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-Undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada lembaga lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan lembaga yang bubar.

PERATURAN PENUTUP
Pasal 46
1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pendiri.
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal14 dan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Penasehat, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Penasehat, Pengurus dan Pengawas lembaga dengan susunan sebagai berikut:

PENASEHAT, terdiri dari:
S Monang Mangunsong, , lahir di ———–, pada tanggal ———– ( —— ), Warga —–Negara Indonesia, / , bertempat tinggal di —– , —–/ , Kecamatan —-, Kabupaten .—
– Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor —-.

PENGAWAS, terdiri dari:
KETUA : Tuan Noorsyam S Noor. SE, MM, Alamat di ————-, Tanggal lahir : ———, (———)
Pemegang Kartu tanda penduduk Nomor : ——

PENGURUS, terdiri dari:
KETUA / KETUA UMUM : Tuan HERMAN ——,Bc.I.P. S.H, M.H
, lahir di —-, pada tanggal —- ( —– ), Warga Negara Indonesia, Advokat/Penasehat Hukum, bertempat tinggal di — — Kecamatan—– , Kabupaten ———-. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor———-

SEKERTARIS JENDERAL : Tuan Anang Efendi, S.Ag, Alamat di ————-, Tanggal lahir : ———, (———)
Pemegang Kartu tanda penduduk Nomor : ——
— .

&

BENDAHARA : Tuan . R. Theo Firsa, Alamat di ————-, Tanggal lahir : ———, (———)
Pemegang Kartu tanda penduduk Nomor : ——

3. Pengangkatan anggota Penasehat Lembaga, anggota Pengurus lembaga dan anggota Pengawas lembaga tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pendiri yang pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang.

 

Ditetapkan di : Tangerang Selatan :
Pada Tanggal : 28 Januari 2020

cap dan ditanda tangani

Drs. Bambang Diponegoro, MSc

Pendiri LBH Gajah Mada Satya Dharma